asnnAparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

selengkapnya . . . UU Nomor 5 Tahun 2014

manasnManajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik,

selengkapnya . . . PP Nomor 11 Tahun 2017

Pentingnya Etika ASN dalam Menjaga Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah

Ditulis: Rabu, 12 April 2017

JAKARTA – Kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara, merupakan salah satu kunci sukses sistem pemerintahan yang akuntabel dan bebas KKN. Untuk menghadapi masalah ini, salah satu fokus pemerintah yang perlu dilakukan akselerasi nyata adalah etika penyelenggara negara yaitu para aparatur sipil negara (ASN) dalam pelaksanaan pemerintahan.

Hal ini ditegaskan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur dalam Konferensi Etika Nasional dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Pra Konferensi I yang diselenggarakan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP) di Hotel Borobudur, Jakarta (Rabu, 5/4).

“Nilai-nilai etika pemerintahan harus menjadi landasan moral bagi ASN penyelenggara pemerintahan. Inilah yang menjadi policy guidance (pedoman kebijakan) tentang apa yang harus dilakukan oleh administrator negara dalam membuat dan menjalankan kebijakan,” ujar Menteri Asman.

Semakin kompleksnya masalah-masalah pemerintahan dan dinamika yang terjadi menuntut kemampuan pemerintahan untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan. “Fungsi pelayanan harus ditingkatkan penyelenggara pemerintah agar dapat diterima dan dipercaya oleh masyarakat yang dilayani,” jelas MenPANRB.

Untuk itu, Menteri Asman minta agar etika politik dan pemerintahan diterapkan secara konsisten dan konsekuen, sehingga Pelanggaran etika harus dipahami sebagai tabu yang tak boleh dilakukan, serta kepercayaan publik terhadap para pejabat publik tetap terjaga.

Dengan mengedepankan etika sebagai standar perilaku tinggi di kalangan penyelenggara negara, lanjut MenPANRB, baik bagi para politisi maupun birokrat, diharapkan Indonesia dapat mewujudkan pemerintah dengan ASN yang yang profesional dan terpercaya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie menekankan perlunya pembina penerapan etika di pemerintahan. “Saat ini seluruh instansi pemerintah, sosial, profesi maupun politik sudah memiliki kode etik, namun penerapannya belum maksimal karena belum terintegrasi dan belum dilakukan pengawasan intensif secara resmi dari pihak pemerintah sendiri,”ujar Prof. Jimly.

Oleh karena itu, Ketua DKPP meminta agar MenPANRB selaku pembina dan pemegang kebijakan aparatur sipil negara dapat menjadi inisiator penerapan etika penyelenggara pemerintah guna mewujudkan Pemerintah Indonesia yang berintegritas dan memiliki kepercayaan penuh dari publik.

Hadir dalam kegiatan ini Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali, serta perwakilan dari Komisi Yudisial, LIPI, BNSP, KPPU, serta instansi pemerintah pusat. (arl/ Humas MenPANRB)
Sumber : https://www.menpan.go.id/berita-terkini/6681-pentingnya-etika-asn-dalam-menjaga-kepercayaan-publik-terhadap-pemerintah

simpeg copy

Pastikan Data Anda Akurat !
" meningkatkan keakuratan data tanpa mengurangi pelayanan
"

BKPP KOTA BANJARBARU
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru
Jl. Panglima Batur No. 1 Banjarbaru Kalimantan Selatan
( Komplek Perkantoran Walikota Banjarbaru )
Telp / Fax. 0511 - 4772495
E-Mail : layanan@bkpp.banjarbarukota.go.id
Saran / Kritik / Pertanyaan : layanan@bkpp.banjarbarukota.go.id 
 twit mapss    

Jajak Pendapat

Seberapa Informatif Website Ini ?
  • Pilihan: (0%)
  • Pilihan: (0%)
  • Pilihan: (0%)
  • Pilihan: (0%)
Total Pilihan:
Pilihan Pertama:
Pilihan Terakhir:
 
Powered by Sexy Polling
 

Statistik Kunjungan

2.png9.png7.png4.png1.png1.png
Hari Ini77
Kemarin81
Total297411

1
pengunjung aktif

Senin, 25 September 2017