asnnAparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

selengkapnya . . . UU Nomor 5 Tahun 2014

manasnManajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik,

selengkapnya . . . PP Nomor 11 Tahun 2017

Penempatan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Dalam Jabatan Aparatur Sipil Negara

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang   Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5589);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah  Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);  
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan  Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  11. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
  12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata cara Pengisian Jabatan Tinggi Secara Terbuka Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);  
  14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemeprintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);
  15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14);
  16. Peraturan Dearah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13);
  17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 13);
  18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korp Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2010 Nomor 5);
  19. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 19);
  20. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12);
  21. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2015 Nomor 3;
  22. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2012 Nomor 18);
  23. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kota Banjarbaru (Berita  Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 19);  
  24. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru (Berita  Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 20);
  25. Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/22/KUM/2016 Tahun 2016 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas Di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;


Prosedur & Mekanisme :

  • JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA (Eselon II)
    • Promosi Dilakukan Seleksi Terbuka
    • Mutasi Dilakukan Job Fit / Evaluasi Kinerja yang Dilakukan Oleh Panitia Seleksi Jabatan ASN Pemko Banjarbaru
  • JABATAN ADMINISTRASI (Eselon III dan JABATAN PENGAWAS (ESELON IV))
    • Usulan dari Pimpinan SKPD/Sumber-Sumber Lain
    • Pertimbangan Panitia Seleksi Pemko Banjarbaru
    • Persetujuan Walikota
    • Pembuatan Surat Keputusan

       

Persyaratan :

  1. Memiliki Kompetensi
  2. Memenuhi Persyaratan yang sudah ditentukan.


Kelengkapan :

  1. Surat Usulan Promosi/Mutasi dari Pimpinan SKPD
  2. Berkas yang bersangkutan dengan dilampiri FC.SK awal dan SK Akhir
  3. Rekam Jejak Yang Bersangkutan


Keterangan :

  1. Berkas disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap ;
  2. Untuk berkas Fc. harus disahkan oleh Pejabat yang berwenang.

 

simpeg copy

Pastikan Data Anda Akurat !
" meningkatkan keakuratan data tanpa mengurangi pelayanan
"

BKPP KOTA BANJARBARU
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru
Jl. Panglima Batur No. 1 Banjarbaru Kalimantan Selatan
( Komplek Perkantoran Walikota Banjarbaru )
Telp / Fax. 0511 - 4772495
E-Mail : layanan@bkpp.banjarbarukota.go.id
Saran / Kritik / Pertanyaan : layanan@bkpp.banjarbarukota.go.id 
 twit mapss    

Jajak Pendapat

Seberapa Informatif Website Ini ?
  • Pilihan: (0%)
  • Pilihan: (0%)
  • Pilihan: (0%)
  • Pilihan: (0%)
Total Pilihan:
Pilihan Pertama:
Pilihan Terakhir:
 
Powered by Sexy Polling
 

Statistik Kunjungan

2.png9.png7.png4.png1.png1.png
Hari Ini77
Kemarin81
Total297411

1
pengunjung aktif

Senin, 25 September 2017